Jakarta - Warga korban penggusuran Pasar Ikan dan Kampung Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara tidak terima mendapatkan rumah susun sewa (Rusunawa) Rawa Bebek, Jakarta Timur. Mereka beralasan, lokasi relokasi sangat jauh dari tempat kerja. Alhasil sebagian warga memutuskan untuk tetap bertahan di lokasi penggusuran.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak habis pikir dengan pola pikir mereka. Sebab sebelum melakukan penggusuran, dia mengaku, telah memikirkan mengenai bagaimana cara warga relokasi dapat bekerja.
"Aku pikirin makanya aku kasih bus gratis," tegasnya di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (20/4).
Menurutnya, aneh jika warga masih saja mempertanyakan komitmen Pemprov DKI Jakarta. Sebab warga rusunawa tidak hanya mendapatkan bus Transjakarta gratis, tetapi juga bus sekolah untuk mengantar jemput anak-anak.
"Sampai anak lu gue pikirin, aku kasih bus sekolah, kasih KJP (Kartu Jakarta Pintar), kasih dokter, emang enggak gue pikirin? Kasih tempat usaha," tutur mantan Bupati Belitung Timur ini.
Ahok membandingkan warga relokasi tersebut dengan pekerja di Jakarta yang tinggal di luar Ibukota. Sehingga aneh baginya, jika ternyata warga masih mempertanyakan komitmen Pemprov DKI Jakarta.
"Saya tanya sama loe, loe orang rata-rata gak tinggal di Jakarta. Kalau masih di Jakarta kamu tinggal Jakarta sejauh mana sih Jakarta. Itu aja pertanyaan saya," tutup mantan politisi Gerindra ini.
Sebelumnya diberitakan, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menilai, relokasi yang ditawarkan oleh Pemprov DKI Jakarta bagi warga penggusuran Pasar Ikan dan Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara ke Rusunawa Rawa Bebek di Jakarta Timur terlalu jauh. Terlebih penempatan ini akan memutus perekonomian warga. Mengingat mayoritas warga berprofesi sebagai nelayan, bukan pedagang.
"Rusun Rawa Bebek terlalu jauh. Walaupun dikasih (kredit) UMKM (usaha mikro kecil menengah) siapa yang beli? Belum lagi sekolah anak, cari duitnya di mana? Kehidupan sosial warga juga hilang," tegasnya.
Seluruh perwakilan warga yang berada di lantai 10 Gedung DPRD DKI Jakarta tersebut menyetujui rencana itu. Salah satu di antaranya adalah Upi Yunita. Warga Akuarium RT 12 RW 04 ini mengatakan, sebagian warga berhak atas tanah mereka. Karena sudah berpuluh tahun mereka menempati tempat tersebut dan rutin membayar pajak bumi dan bangunan (PBB).
"Kami setiap tahun bayar PBB. Kalau tanah kami mau dibangun untuk kepentingan publik, maka Pemprov DKI harus memberikan ganti rugi yang jelas. Asal tahu saja, mayoritas warga yang bersedia menempati Rusun Rawa Bebek karena mendapat intimidasi dari petugas," tutupnya.
No comments :
Post a Comment